Panglima TNI: Infonya Akan Ada Demo Besar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Panglima TNI. Jendral TNI AD.Gatot Nurmantyo mendapat informasi, akan ada demo besar-besaran saat masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Salah satu tuntutannya adalah masalah Pilkada dan keimanan, namun Panglima TNI tidak menjelaskan lebih lanjut.

Panglima TNI, Jend. TNI Gatot Nurmantyo, usai memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pilkada 2017 di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017). 

"Bawaslu harus berani, karena ada indikasi ada demonstrasi besar-besaran," ujar Gatot Nurmantyo dalam pemaparannya di Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, di Hotel ,


Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017) kemarin.

Dalam pemaparannya itu, Panglima TNI mengingatkan Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang agamis. Hal tersebut dengan jelas tertulis di Panasila sila pertama, yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu semua pihak harus berpegang teguh pada ideologi tersebut.

"Ini yang penting, kampanye pilkada tidak boleh bertentangan dengan agama, dan tidak boleh menyinggung agama lain," ujarGatot Nurmantyo yang disambut tepuk tangan oleh peserta Rakornas.

Usai pemaparan, dalam kesempatan wawancara dengan wartawan Panglima TNI kembali menjelaskan hal tersebut. Bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa akan ada demo di masa tenang. Kata dia hal tersebut tidak masalah, selama aksi itu tidak menyinggung soal pilkada.

"Saya dapat info, kalau hari tenang akan ada demo. Kalau demonggak masalah, asal tidak menyangkut masalah tentang pilkada, disitulah perlu Bawaslu menngawasi, agar benar-benar tenang semuanya. Itu saja," ujarnya.

"Saya yakin namanya di Republik Indonesia itu negara demokrasi, pasti ada ruang untuk kita berdemokrasi, demo itu suatu hal yang wajar saja, yang penting kita tertib,"tegasnya.

Ditempat yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan pemerintah optimis dalam menanggulangi ancaman keamanan saat pelaksanaan Pilkada Serentak 15 Februari mendatang. Hal itu, dikatakan olehnya berdasarkan pada pengalaman Pilkada pada 2015 lalu yang tergolong aman dan lancar.

"Jika berkaca pada 2015 kemarin dengan 268 daerah yang menyelenggarakan pilkada, kami optimis masalah keamanan ini bisa tercapai dengan baik," ujarnya.

Namun, dirinya tidak menampik bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu di beberapa daerah. Tetapi hal itu tidak begitu signifikan dan dapat diselesaikan secara cepat. Beberapa titik yang harus diwaspadai seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Provinsi Papua Barat akan menjadi fokus potensi kerawanan.

"Saya kira akan muncul 50 daerah yang rusuh tapi setidaknya anggaran untuk keamanan KPU Bawaslu sudah cukup tercukupi, soal nanti realitas bagaimana kita lihat. Tapi kemungkinan kecil-kecil saja," kata dia.

Kemarin, Polri menggelar silaturahim bersama para tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terkini. Sedianya, pertemuan ini dibuka Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun, Tito berhalangan karena harus menghadiri acara pengarahan terkait pengamanan Pilkada serentak 2017. Kapolri kemudian
diwakili Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno.

Putut mengatakan, banyak konflik masyarakat yang terjadi di tingkat pusat hingga akar rumput.
Konflik terutama terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada yang digelar pertengahan Februari. Polri, kata dia, tidak bisa sendirian menghadapi ancaman keamanan tersebut. "Oleh karena itu, kita rangkul, bersilaturahim dengan ormas Islam, tokoh agama, para ulama, untuk bekerja sama membina masyarakat agar tidak menjadi korban atau pelaku gangguan kamtibmas," ujar Putut.

Selain itu, pertemuan ini menjadi ajang mempererat hubungan Polri dan ormas Islam karena kesamaan tugas untuk membina masyarakat. Bersama dengan ulama, Polri melakukan deteksi dini untuk melihat letupan di tingkat bawah yang berpotensi menjadi konflik jika dibiarkan. Putut tak ingin semua permasalahan dibawa ke jalur hukum.

Sebisa mungkin, suatu masalah di masyarakat diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat. "Tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap keterlibatan para ulama, tokoh agama, pemimpin ormas, dari pondok pesantren ikut bersama selesaikan masalah ini," kata Putut.

Polri mengundang sejumlah ormas Islam, antara lain Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Ikatan Persaudaraan Muslim Indonesia, dan juga dihadiri imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

Acara ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukim, dan Keamanan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

(tribunnews/rekso/amriyono/kompas.com)