POJOKSATU.id, JAKARTA – Saling kritik terjadi dalam debat tahap kedua calon gubernur DKI Jakarta. Para calon membongkar kelemahan lawan mereka dengan data-data.
Anies Baswedan misalnya. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 itu menampilkan data dan bukti-bukti yang membuat DKI mendapat rapor merah di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anies mengatakan, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok hanya memperoleh predikat wajar dengan pengecualian.
Sementara laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat Pemprov DKI berada di rangking 16 dari 33 provinsi dengan perolehan skor 61. Padahal, sebelum Ahok menjadi gubernur, skor DKI 100.
Ahok tak menjawab secara penyebab mengapa DKI Jakarta hanya berada di peringkat 16 dari 33 provinsi. Ahok justru menyerang balik Anies dengan mengungkapkan kelemahan Anies selama menjabat menteri. Serangan balasan Ahok pun lebih menohok.
“Sebetulnya maklum, Jakarta kota besar (sehingga standar pelayanan publiknya) urutan 16 dari 33 provinsi. Nah Pak Anies (saat menjabat Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan) ini urutan 22 dari 22 (kementerian),” ujar Ahok.
Serangan balasan dari Ahok pun ditanggapi Anies Baswedan. Rupanya informasi yang disampaikan Ahok merupakan kabar hoax alias tidak benar.
Anies mengatakan, peringkat Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan memang pernah di urutan 22, dari 22 kementerian yang diobservasi. Namun hal itu terjadi saat Anies belum menjabat sebagai menteri.
“Saat (Kemendikbud) rangking 22, itu sebelum saya. Ketika saya jadi menteri, peringkatnya naik ke urutan 9. Kualitas pelayanan di Kemendikbud meningkat,” ujar Anies.
“Sebenarnya saya tak ingin menyombongkan diri, tapi saya ingin meluruskan informasi yang kurang tepat,” pungkas Anies.
Sumber : (one/pojoksatu)